Usai Ajak Makan Ketua NU, Jokowi Juga Ajak Makan Ketua Muhammadiyah, Ternyata Mau Mbahas Ini



Presiden Joko Widodo atau Jokowi tampaknya sedang rajin menjalin silaturahmi terhadap kelompok ormas Islam. Setelah makan siang bersama Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil pada Rabu lalu, hari ini Presiden Jokowi mengundang Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir untuk makan siang di Istana Negara, Jumat (13//1/2017).

Usai Ajak Makan Ketua NU, Jokowi Juga Ajak Makan Ketua Muhammadiyah, Ternyata Mau Mbahas Ini


Jokowi memanfaatkan acara makan siang bersama petinggi ormas Islam di Istana Kepresidenan untuk membahas mengenai radikalisme. Baik Jokowi maupun Haedar menganggap radikalisme adalah problem masyarakat modern yang patut menjadi perhatian.

"Sebenarnya membahas sekilas saja. Radikalisme ini, di masyarakat modern, bukan problem khas Indonesia saja, tapi juga di banyak negara," ujar Haedar usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jumat, 13 Januari 2017.

Beberapa bulan terakhir, berbagai isu radikalisme terjadi di Indonesia. Sebagai contoh adalah penangkapan sejumlah teroris di Bekasi pada akhir tahun lalu. Mereka ternyata hasil didikan teroris Bahrun Naim dari kelompok Jamaah Ansorut Daulat. Bahrun Naim adalah figur di balik bom Sarinah pada awal 2016.

Haedar melanjutkan, baik dirinya maupun Presiden Joko Widodo, setuju radikalisme harus dibasmi. Namun, kata ia, pemerintah dan publik harus ingat bahwa radikalisme akan selalu ada. Hal itu muncul, salah satunya karena jumlah penduduk yang besar, beragam, dan mengalami berbagai perubahan.

"Ingat, radiklaisme itu bukan hanya milik satu golongan, tidak milik satu agama, dan bukan milik satu negara," ujarnya menegaskan.

Haedar menambahkan, dia dan Presiden juga sempat membahas soal intolerensi yang mulai masuk ke dalam kegiatan berpolitik di Indonesia, salah satunya menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kerap menerima serangan dari kelompok-kelompok yang intoleran. Mereka menilai Ahok tak pantas memimpin Jakarta karena bukan muslim.

Haedar menambahkan, karakter intoleransi hampir sama dengan radikalisme yaitu muncul karena masyarakat yang majemuk, besar, dan terus berubah. Oleh karena itu, solusinya pun kembali ke masyarakat.

Menurut Haedar, selama masyarakat bisa bersikap matang dalam memandang perbedaan yang ada, maka perbedaan itu tidak akan pernah dipandang sebagai ancaman. Dengan begitu, kata dia, masalah yang berkaitan dengan perbedaan, pasti akan diselesaikan secara dewasa dan minim gesekan.

"Masyarakat majemuk itu ibarat air dan minyak (selalu berkonflik). Oleh karena itu, ada gesekan (seperti intoleransi) adalah hal ilmiah. Sekarang tinggal bagaimana semua pihak mencoba dewasa," ujarnya.

Ditanyai apakah pemerintah perlu bertindak tegas dan mengacu pada aturan hukum dalam menangani radikalisme dan intoleransi, ia menjawab bahwa hal itu perlu dilakukan ketika pelakunya tak kunjung sadar. Namun, dia melanjutkan, kedewasaan dan kesiapan hidup dalam masyarakat yang beragam tetap harus dipegang.

"Semua pihak, kalau ingin menegakkan toleransi, harus siap dalam keragaman. Soal penegakkan hukum, hukum di mana pun harus tegas," ujarnya.