Rakyat Semakin Sengsara! Jika Jokowi Tak Mau Lakukan Ini, BEM Se Indonesia Bakal Demo Lebih Ganas Dan Dahsyat



Aksi Bela Rakyat atau Aksi 121 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berlangsung damai di beberapa daerah. Salah satu koordinator, Ihsan Munawar, mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila tidak menemui pihaknya di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Rakyat Semakin Sengsara! Jika Jokowi Tak Mau Lakukan Ini, BEM Se Indonesia Bakal Demo Lebih Ganas Dan Dahsyat


"Maka lihat saja di aksi selanjutnya, akan lebih ganas dan dahsyat dari pada hari ini," kata Ihsan kepada wartawan di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).

Ihsan mengaku, sebelumnya sudah mengirim surat ke pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan-kebijakan yang diambil Presiden Jokowi yang tidak prorakyat.

"Kami sudah menyampaikan surat melalui Pratikno dan juga hari ini, apabila iktikad baik kami tidak digubris dengan baik, maka seharusnya mereka sadar, karena hari ini kami turun di seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi rakyat," jelasnya.

Adapun tuntutan mereka dalam aksi ini adalah menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP Nomor 60 Tahun 2016, tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pasalnya dalam peraturan tersebut, biaya pembuatan STNK dan BPKB naik.

Lalu, mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Tuntutan lainnya, menuntut pemerintah untuk menasionalisasi aset negara untuk meningkatkan pendapatan nasional. Mereka juga mendesak pemerintah untuk membatalkan pencabutan subsidi tarif dasar listrik 900 VA dan melakukan pendataan ulang terhadap pelanggan agar tepat sasaran.

Aksi 121 di Bengkulu

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Kota Bengkulu menggelar demo Aksi Bela Rakyat atau Aksi 121 di Simpang Lima Patung Kuda, Kota Bengkulu, Kamis (12/1/2017).

Aksi yang diiringi hujan dengan intensitas lebat disertai angin kencang itu, tidak membuat ratusan mahasiswa dari berbagai BEM se-Kota Bengkulu menyerah untuk mendorong sepeda motor sejauh sekira 200 meter. Para mahasiswa tersebut mendorong motor mereka dari simpang Masjid Jamik menuju Simpang Lima Patung Kuda.

Aksi Bela Rakyat ini sempat membuat arus lalu lintas di jalan protokol di kawasan itu macet. Arus lalu lintas pun terpaksa dialihkan. Aksi ratusan mahasiswa yang mendorong motor itu juga mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Dengan kondisi cuaca hujan lebat, ratusan mahasiswa tetap berorasi sekira 30 menit di Simpang Lima Patung Kuda. Setelah berorasi, mereka menuju kantor Sekretariat Daerah DPRD Provinsi Bengkulu untuk kembali menggelar aksi serupa.

Adapun tuntutan mereka dalam aksi ini adalah meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pasalnya dalam peraturan tersebut, biaya pembuatan STNK dan BPKB naik.

Lalu, mereka juga mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Tuntutan lainnya, para mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk menasionalisasi aset negara untuk meningkatkan pendapatan nasional. Mereka juga mendesak pemerintah untuk membatalkan pencabutan subsidi tarif dasar listrik 900 VA dan melakukan pendataan ulang terhadap pelanggan agar tepat sasaran.

Aksi 121 di Semarang

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Semarang menggelar unjuk rasa di Jalan Pahlawan Semarang, tepatnya di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis 12 Januari 2017. Aksi para mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Semarang Raya itu bagian dari aksi 121 yang digelar serentak di 19 kota di Indonesia.

Para mahasiswa itu menggenakan jaket almamater dari berbagai kampus di Semarang, diantaranya Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sultan Agung, Universitas PGRI.

Koordinator aksi, Jadug Trimulyo menyatakan akhir-akhir ini banyak sekali kebijakan pemerintahan Jokowi-Kalla yang semakin menyengsarakan rakyat. “Dari soal listrik, BBM (bahan bakar minyak), sampai soal pajak kendaraan,” kata Jadug. Para mahasiswa mendesak kepada Jokowi-Kalla memperhatikan nasib rakyat kecil.

Para mahasiswa meminta agar Jokowi meniru apa yang dilakukan Presiden RI pertama Soekarno. "Jokowi harus mengamalkan pesan yang pernah disampaikan founding father kita, Ir Soekarno,” kata Jadug. Pesan itu mengenai kesejahteraan umum adalah sumber kebahagiaan rakyat. Negara tidak boleh menjadi tempat bagi penggarong atas nama kapital dan atas nama komoditi.

Dalam aksi ini, para mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian. Mereka juga membawa berbagai spanduk, poster dan bendera. “Kami mendesak agar pemerintah Jokowi-Kalla mencabut kebijakan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak),” kata Jadug.

Kenaikan harga BBM, ucap Jadug, bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Pasal 14 tahun 2014 tentang Harga Dasar dan Harga Eceran BBM yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dan tidak sesuai dengan program pengalihan penggunaan dari BBM bersubsidi ke non-subsidi yang digalakkan pemerintah.

Selain menolak kenaikan harga BBM, para mahasiswa juga menolak penghapusan subsidi tarif dasar listrik untuk rumah tangga golongan 900VA. Pencabutan subsidi ini, kata mereka, bagian dari rezim yang akan menyengsarakan rakyat karena kenaikan tarif listrik akan berdampak pada sektor-sektor lain.

Mahasiswa juga mengkritik kebijakan pemerintah yang memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif dasar administrasi kendaraan bermotor. Menurut Jadug, kebijakan ini penuh kejanggalan karena antar instansi pemerintah saling lempar tanggungjawab. Komunikasi pemerintah kepada publik juga dikritik karena masing-masing pejabat seperti saling menyalahkan. “Ini pemerintah kok dikelola dengan cara tidak jelas,” kata salah satu mahasiswa dalam orasinya.