Pak Jokowi, Tolong Jangan Bercanda Dalam Mengelola Negara



"Jika pemerintah masih bercanda mengelola negara maka reformasi jilid II harus menggelora." Pernyataan itu dilontarkan Koordinator Pusat BEM Se-Indonesia Bagus Tito Wibisono menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, listrik dan biaya administrasi pengurusan surat kendaraan.

Pak Jokowi, Tolong Jangan Bercanda Dalam Mengelola Negara


Menurut Bagus, pemerintah sewenang-wenang dalam menetapkan kebijakan, serta saling lempar-melempar tanggung jawab, dan itu menunjukan prospek dan kualitas kerja pemerintah yang nyata memeras rakyatnya.

Lewat Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, pemerintah menjelaskan soal biaya surat pengurusan kendaraan, STNK dan BPKB. Jadi, kata Teten, diberitakan seolah pajak kendaraan naik. Padahal sebenarnya hanya biaya administrasi.

Pemerintah menilai kenaikan tarif surat kendaraan ini tidak terlalu memberatkan, karena masyarakat hanya bersinggungan dengan layanan ini dalam lima tahun sekali, bukan setiap tahun. Lagipula, kenaikan tarif ini tidak lepas dari upaya meningkatkan pelayanan karena ada peningkatan fitur keamanan dan kualitas bahan material SIM, STNK, dan BPKB.

Soal BBM, pemerintah menggunakan bahasa "pencabutan subsidi" bukan kenaikan.

Begini penjelasan pemerintah, ada tiga kategori BBM, yaitu BBM tertentu, BBM penugasan dan BBM umum. BBM tertentu seperti minyak tanah dan solar diberikan subsidi. BBM penugasan didistribusikan di wilayah penugasan pemerintah.

Sedangkan BBM umum tidak diberikan subsidi. Jadi yang naik itu jenis BBM umum, Pertamax, Pertamax Turbo. Sedangkan untuk jenis BBM tertentu dan BBM penugasan harganya masih tetap, Minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter, Solar Rp 5.150 per liter dan Premium juga tetap Rp 6.450 per liter.

Namun, apapun bahasa yang digunakan pemerintah untuk menjelaskan kenaikan BBM dan pengurusan surat kendaraan, faktanya masyarakat harus mengeluarkan uang lebih dari kantong mereka.

Lagipula, penetapan harga dasar baru BBM Jenis Umum yang berlaku sejak 5 Januari 2017 itu ditetapkan lewat Surat Keputusan Direktur Pemasaran PT Pertamina Nomor Kpts-002/F00000/2017-S3 dan 003/F00000/2017-S3 tanggal 4 Januari 2017 dan itu bertentangan dengan Perpres No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menjelaskan  bahwa harga dasar dan harga eceran BBM ditetapkan oleh Menteri ESDM. Bukan badan usaha milik negara, yakni Pertamina.

Amburadulnya manajemen pemerintah terlihat lagi saat pemerintah saling lempar tanggung jawab menjelaskan kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan.

6 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengatur penambahan tarif pembuatan dan pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan BPKB.

Tapi dua hari sebelum PP berlaku efektif 6 Januari 2017 Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden Jokowi mewanti-wanti kepada lembaga terkait dalam hal ini Polri, untuk tidak menaikkan tarif terlalu tinggi dalam menyesuaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak seperti diatur PP 60/2016.

Publik kebingungan, dan bertanya apakah Jokowi tidak membaca PP 60/2016 yang ditandatanganinya, sebulan sebelumnya?

Ini bukan kali pertama, Jokowi tidak cermat dalam menandatangani aturan.

Tahun 2014, Presiden merevisi Perpres Nomor 190/2014 tentang Unit Staf Kepresidenan. Presiden Jokowi juga membatalkan Perpres 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Padahal, Perpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Kemudian PP Nomor 46/2015 soal Program Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan ini kemudian direvisi, setelah menuai protes dari kalangan pekerja terkait ketentuan dana JHT, khususnya bagi pekerja peserta JHT yang kena PHK atau berhenti bekerja.

Presiden juga merevisi Perpres Nomor 6/2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, yang diterbitkan 20 Januari 2015. Alasan pemerintah waktu itu karena belum bisa melakukan rekrutmen pegawai Badan Ekonomi Kreatif.

Sebagian masyarakat mungkin melihat tindakan Jokowi membongkar pasang aturan dengan alasan merespons protes dari masyarakat membuktikan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang peka terhadap aspirasi rakyat.

Setiap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat langsung direvisi dan dibatalkan. Tapi, bukankah yang menandatangani aturan itu adalah Jokowi?

Jokowi seperti bermain-main dan bercanda dengan rakyat dalam mengeluarkan kebijakan. Lempar ke publik, lihat responsnya, bila diprotes direvisi, bila tak ada protes lanjut terus.

Dari sisi pencitraan, Jokowi tentu akan meraup simpati masyarakat. Tapi dari sisi manajemen pemerintahan jelas hal itu tidak sehat. Lantas, sampai kapan Jokowi terus bermain-main dalam membuat kebijakan.

Ada baiknya  Jokowi, mendengarkan kritik dari BEM se-Indonesia, tolong jangan bercanda! (RMN)